SEMARANG — Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat memastikan administrasi pemerintahan di dua kabupaten tetap berjalan usai kepala daerahnya tersandung kasus hukum. Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, telah diusulkan menjadi Plt Bupati menggantikan Anom Widiyantoro yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Proses administrasi itu disebut telah diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Langkah ini diambil agar tidak ada kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu layanan warga.
“Kalau secara regulasi begitu kepala daerah, bupati atau wali kota berhalangan, tentu saja wakilnya yang akan menjadi pejabat sementara. Ini sudah kita proses dan sudah kita ajukan ke Pak Gubernur,” kata Sumarno di Semarang, Kamis (30/7/2026).
Status Plt Bupati Sukoharjo Tidak Terpengaruh Penyitaan SK
Situasi berbeda namun tetap terkendali terjadi di Sukoharjo. Sumarno menegaskan, penyitaan Surat Keputusan (SK) Wakil Bupati oleh KPK tidak mengubah posisi Eko Sapto Purnomo sebagai Plt Bupati Sukoharjo.
Selama tidak ada halangan hukum yang mengikat yang bersangkutan, mekanisme penunjukan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan. “Secara ketentuan, selama yang bersangkutan tidak berhalangan, tetap menjadi Plt,” tegasnya.
Integritas Kepala Daerah dan Biaya Politik Jadi Sorotan
Di tengah persoalan hukum tersebut, Sumarno menekankan bahwa isu integritas menjadi catatan penting bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Pemprov bersama KPK selama ini rutin melakukan supervisi dan penguatan pencegahan korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.
“Integritas itu memang mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya sulit. Karena itu harus terus kita ingatkan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti akar masalah yang memicu tingginya kasus korupsi di daerah. Menurutnya, sistem politik di Indonesia perlu dibenahi karena mendorong biaya politik yang mahal. “Kalau bicara akar masalah, menurut saya sistem politik di Indonesia juga perlu dibenahi. Sistem politik kita mendorong biaya politik yang mahal,” ungkapnya.
Sumarno berharap proses politik ke depan lebih mengedepankan kapabilitas dan kompetensi calon pemimpin dibanding kemampuan finansial dalam kontestasi politik.
