Jakarta - Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 atau masuk kategori sangat baik. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PU yang terus berlanjut selama lima tahun terakhir.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, IKM Kementerian PU tercatat 78,25 pada 2021, naik jadi 83,59 pada 2022, lalu melonjak ke 86,18 pada 2023. Kenaikan berlanjut menjadi 88,22 pada 2024, hingga akhirnya menyentuh 89,76 pada 2025.
Cakupan dan Profil Responden Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian PU
Survei ini menjangkau 635 responden yang disusun representatif dari 50 UPT/Balai pada 5 unit organisasi Kementerian PU, meliputi Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Cakupan ini menjadikan hasil survei representatif terhadap kondisi pelayanan publik di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Pengumpulan data berlangsung 15 September–5 Oktober 2025 dengan formula Krejcie and Morgan.
Triono merinci, 68 persen responden laki-laki dan 32 persen perempuan. Kelompok usia 31–40 tahun mendominasi (30 persen), diikuti 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Sementara usia 26–30 tahun sebesar 17 persen dan di bawah 25 tahun 13 persen.
Dari sisi pendidikan, 62 persen responden lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen kategori lain.
Tiga unsur pelayanan dengan nilai terbaik dalam survei ini yaitu prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sedangkan tiga unsur yang masih perlu ditingkatkan mencakup produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menambahkan, Kementerian PU turut menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang dialog dua arah dengan pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.
Menanggapi capaian ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, meminta Kementerian PU tidak cepat berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Ia mendorong Menteri Dody Hanggodo terus memperketat pengawasan internal dan mewujudkan tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya.
Baca juga: Menteri Dody Sebut Sering Gonta-ganti Pejabat demi Benahi Kementerian PU.
