JAWA TENGAH — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan angka tersebut merupakan hasil pemadanan data dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan hasil pemadanan data pada 2025 yang menemukan hampir 600 ribu KPM terindikasi memiliki transaksi terkait judi online.
"Ada 1.494.652 keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online, berdasarkan data yang kami terima dari PPATK. Hari-hari ini kita sedang menelusuri dan mendalami," kata Gus Ipul di Jakarta, Rabu (5/6).
Kemensos saat ini tengah melakukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut terhadap data yang diterima dari PPATK. Hasil pendalaman ditargetkan dapat dipetakan pada pekan depan untuk menentukan langkah lanjutan.
"Kita sekarang sedang telusuri, mungkin minggu depan paling tidak kita sudah punya gambaran lebih jauh tentang hasil penelusuran. Nanti akan kita lihat dan akan kita sampaikan hasilnya," jelas Gus Ipul.
Proses verifikasi ini tidak hanya untuk memastikan penyalahgunaan bansos, tetapi juga menjadi bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih tepat sasaran.
Kemensos akan berkoordinasi dengan PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mendalami temuan ini. Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah para penerima manfaat tersebut terbukti menyalahgunakan bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok.
"Mungkin mereka sudah tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial. Buktinya bantuan sosial digunakan untuk judi online. Maka itu kita dalami terus, sekaligus sebagai bagian dari pemutakhiran data," kata dia.
Di tengah proses verifikasi, Kemensos memperkuat edukasi kepada keluarga penerima manfaat melalui pendamping PKH dan pendamping sosial di lapangan. Sosialisasi difokuskan pada penggunaan bansos sesuai peruntukannya serta peningkatan literasi digital masyarakat.
Gus Ipul menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan rekening pribadi oleh pihak lain untuk aktivitas melanggar hukum. Masyarakat diminta tidak membiarkan rekeningnya dipinjam atau dimanfaatkan orang lain untuk transaksi judi online.
"Jangan sembarangan, misalnya diajak (atau) dimanfaatkan orang lain rekeningnya. Ini terus kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada KPM lewat pendamping-pendamping sosial. Ini kita lakukan terus-menerus," pungkas Gus Ipul.