SEMARANG — Bantuan itu diberikan langsung oleh Sadimin saat meninjau lokasi sekolah pada Rabu (29/7/2026). Ia mengakui bahwa perbaikan SDN Sendangmulyo 3 dan SDN 2 Pendrikan Lor sejatinya merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Namun, karena kondisi darurat, Pemprov mengambil alih penanganan untuk satu ruang kelas yang paling parah terdampak.
“Satu lokal itu akan diperbaiki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tadi kami sudah kasih Rp 50 juta ke sana. Nanti kekurangannya ya kita sambil cari dana,” ujar Sadimin di Kantor Gubernur Jateng.
Menurut dia, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa digunakan untuk menutup biaya perbaikan sarana dan prasarana dalam skala besar. Apalagi, jumlah murid di SD tersebut sedikit, yang secara otomatis membuat alokasi BOS yang diterima juga kecil. “Dana BOS hanya untuk perbaikan ringan seperti ganti tegel pecah atau genteng melorot. Kalau siswanya sedikit, ya tidak cukup,” jelasnya.
Sadimin menambahkan, kerusakan di tiga lokal lainnya di sekolah tersebut sudah diajukan untuk direvitalisasi ke pemerintah pusat melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah. “Yang lain sudah saya ajukan revitalisasi ke pusat. Kami sudah telepon kementerian,” katanya.
Ia menegaskan, kewenangan Pemprov Jateng secara struktural hanya mencakup SMA, SMK, dan SLB. Namun, pihaknya tetap melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi sekolah di bawah kewenangan kota/kabupaten. “Jangan sampai terjadi sesuatu karena ini wajah Jawa Tengah,” ucapnya.
Di luar penanganan darurat tersebut, Pemprov Jateng melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mengalokasikan anggaran Rp 24,5 miliar dari APBD 2026 untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah negeri. Kepala BPKAD Jateng, Dwianto Priyonugroho, menyebutkan dana itu disusun berdasarkan usulan dan identifikasi dari Dinas Pendidikan.
“Khusus tahun 2026 untuk sarana dan prasarana SMA, SMK, dan SLB sudah dialokasikan Rp 24,5 miliar dari APBD. Ini untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah yang memang kondisinya harus dilakukan perbaikan,” kata Dwianto.
Rinciannya, sekitar Rp 15 miliar diperuntukkan bagi SMA, Rp 5 miliar untuk SMK, dan sisanya untuk SLB. Perbaikan akan dilakukan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Banyumas, Jepara, Demak, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang.
Dwianto mengakui bahwa anggaran sebesar itu belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan rehabilitasi. Saat ini, Pemprov mengelola 598 SMA dan SMK negeri serta 41 SLB negeri. “Apakah cukup? Tentunya belum. Tetapi dengan keterbatasan fiskal, kami harus menentukan skala prioritas. Mana yang memang harus segera diperbaiki terlebih dahulu,” ujarnya.
Pada tahun ini, rehabilitasi baru bisa menjangkau sekitar 21 sekolah yang dinilai paling mendesak. “Pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Efisiensi itu bukan mengurangi pelayanan, tetapi memperbaiki metode pelaksanaan agar tujuan program tetap tercapai,” pungkas Dwianto.