Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menyebut melemahnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama berkurangnya jumlah wisatawan. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor pariwisata, tetapi juga industri tekstil, perdagangan, hingga perhotelan. “Fasilitas di destinasi wisata Karanganyar sebenarnya sudah cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut Bagus, efek berganda terhadap perekonomian warga paling terasa. Ketika wisata sepi, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, hingga usaha jasa di sekitar objek wisata ikut kehilangan pendapatan. Tingkat hunian hotel di kawasan Tawangmangu dan Ngargoyoso—dari penginapan kelas melati hingga hotel berbintang—juga merosot.
Pengelola wisata BUMDes Desa Tunggulrejo, Parno Karyo Sumarto, mengungkapkan kunjungan ke destinasi yang dikelolanya turun hingga 40 persen. Ia menilai penurunan ini bukan karena kualitas destinasi, melainkan strategi promosi yang belum optimal. “Expo itu penting, tetapi yang hadir biasanya pelaku wisata. Sementara target wisatawan belum banyak tersentuh,” katanya.
Parno mendorong pemerintah memperkuat promosi digital dan kerja sama dengan influencer. Meningkatnya persaingan antardaerah serta kemudahan akses transportasi membuat wisatawan memiliki lebih banyak pilihan. “Promosi melalui media sosial jauh lebih efektif untuk menjangkau calon wisatawan,” tambahnya.
Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Ekojati Wibowo, mengakui penurunan kunjungan menjadi bahan evaluasi serius. Pihaknya telah memetakan permasalahan di setiap kawasan dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, Pokdarwis, pengelola pusat oleh-oleh, hingga pelaku wisata jip. “Seluruh masukan akan disinergikan untuk menyusun langkah pengembangan yang tepat,” ujarnya.
Salah satu strategi yang disiapkan adalah membentuk komunitas wisata berbasis masyarakat di kawasan Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, hingga Jatiyoso. Yopi menilai daya saing destinasi Karanganyar mulai tertinggal karena banyak daerah lain mampu menghadirkan inovasi wisata baru. “Banyak wisatawan memilih melanjutkan perjalanan ke Klaten atau Yogyakarta,” ungkapnya.
Disparpora mendorong seluruh pelaku wisata kembali menerapkan prinsip Sapta Pesona: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, serta memberikan kenangan positif. Namun, pemerintah mengakui masih ada kendala infrastruktur, terutama kemacetan di sejumlah titik yang menghambat akses menuju kawasan wisata. Meski demikian, persoalan tersebut dinilai hanya terjadi pada beberapa titik bottleneck.
Bagus Selo berharap pemerintah daerah memperkuat promosi digital, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbanyak event, dan mengembangkan paket wisata terintegrasi. “Yang paling terasa sebenarnya efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Ketika wisata sepi, pelaku UMKM ikut terdampak,” jelasnya.