CILACAP — Program skrining tuberkulosis (TB) massal dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga binaan pemasyarakatan resmi dimulai. Pusat kegiatan perdana ini digelar di Lapas Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan akan menyasar total 274 ribu warga binaan di 532 lapas dan rutan se-Indonesia pada 2026.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku terkejut saat pertama kali menginjakkan kaki di Nusakambangan. "Saya terkejut karena bersih, terang, terawat sekali. Kalau dibandingkan dengan beberapa rumah sakit daerah, di sini bahkan lebih bersih," katanya.
Ia sebelumnya memiliki gambaran berbeda soal kondisi lembaga pemasyarakatan. Namun setelah melihat langsung, lingkungan pembinaan dinilai jauh lebih baik dari bayangannya. Budi menyoroti berbagai kegiatan produktif di dalam lapas, seperti bercocok tanam, budi daya ikan, hingga pemeliharaan udang yang mendukung kebutuhan pangan warga binaan.
Fasilitas kesehatan di dalam lapas-lapas Nusakambangan juga mendapat nilai positif. Menkes menilai klinik yang tersedia tampak bersih, terang, dan layak memberikan pelayanan kesehatan. "Lingkungan yang bersih, ventilasi yang baik, paparan sinar matahari yang cukup, aktivitas fisik, serta asupan gizi yang memadai merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit, khususnya ISPA," ujar Budi.
Untuk memperkuat layanan, Kementerian Kesehatan telah menyalurkan bantuan peralatan medis seperti monitor pasien, mesin rekam jantung, dan pompa infus elektronik. Bantuan ini diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan di lapas dan mendukung program cek kesehatan gratis secara berkelanjutan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmennya memperkuat klinik di seluruh lapas dan rutan. "Kami akan terus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan sekaligus kompetensi tenaga medis di lingkungan pemasyarakatan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus secara terbuka meminta media untuk turut mengawasi penyelenggaraan layanan. "Kami siap menerima koreksi, terutama dari teman-teman media, bila ada perlakuan petugas yang memanfaatkan warga binaan atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas," ujarnya. Keterbukaan terhadap pengawasan publik, kata Agus, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan akuntabel.