JAWA TENGAH — Indonesia mengirim delegasi ke Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD) di Armenia pada 19-30 Oktober 2026 untuk memburu pendanaan internasional bagi konservasi biodiversitas. Pemerintah menyiapkan instrumen biodiversity credit hingga obligasi dan sukuk sebagai saluran pembiayaan baru. Pasal 20 konvensi mewajibkan negara maju menyediakan dana tambahan bagi negara berkembang.
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Inge Retnowati menegaskan posisi Indonesia dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak sedang mencari opsi pengganti, melainkan mengejar komitmen pendanaan yang sudah diatur konvensi.
"Bukan mencari alternatif (pendanaan), tapi mengejar," kata Inge dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/10).
Pasal 20 CBD mengatur kewajiban negara maju menyediakan sumber pendanaan baru dan tambahan bagi negara berkembang. Salah satu saluran yang sudah berjalan adalah Global Environment Facility (GEF), lembaga multilateral yang membiayai proyek lingkungan termasuk konservasi.
GEF Menyusut, Indonesia Bidik Kerja Sama Bilateral
Inge mengungkapkan pendanaan yang terhimpun melalui GEF mengalami penurunan pada periode terbaru. Kondisi itu mendorong Indonesia membuka jalur lain, termasuk kerja sama bilateral dengan negara mitra.
Instrumen yang tengah dimatangkan adalah biodiversity credit, yang memberi nilai ekonomi pada hasil konservasi seperti perlindungan spesies, pemulihan ekosistem, dan perbaikan kualitas habitat. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Noer Adi Wardojo menyebut biodiversity credit sebagai salah satu alat utama yang digencarkan.
"Salah satu instrumen yang digencarkan adalah biodiversity credit," kata Adi.
Selain biodiversity credit, pendanaan dapat dihimpun lewat obligasi dan sukuk. KLH telah membentuk satuan tugas untuk menyiapkan payung hukum pelaksanaan instrumen tersebut dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Belajar dari Perdagangan Karbon
Adi mengingatkan agar komersialisasi keanekaragaman hayati tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Pengalaman perdagangan karbon menjadi acuan agar manfaat ekonomi tidak berhenti di pelaku usaha besar.
"Juga, hati-hati dengan perdagangan," ujarnya.
Dia menegaskan manfaat biodiversity credit maupun carbon credit harus dirasakan masyarakat di tingkat tapak. Upaya konservasi global sendiri mengacu pada Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF), yang di tingkat nasional diterjemahkan ke dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045.
Pembagian Manfaat Jadi Taruhan di Meja Perundingan
IBSAP 2025-2045 mencakup pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan, serta akses dan pembagian manfaat yang adil. Menurut Inge, isu pembagian manfaat menjadi salah satu kepentingan utama Indonesia di COP17.
Sebagai negara megadiverse, Indonesia berkepentingan memastikan dana internasional mendukung konservasi sekaligus mengalir ke masyarakat yang menjaga sumber daya hayati.
"Kita sebagai negara like-minded megadiverse countries punya kepentingan untuk memastikan uangnya balik ke kita, balik ke konservasi, balik ke masyarakat," ujar Inge.
Dia mencontohkan pemanfaatan tengkawang sebagai bahan baku produk perawatan kulit dan obat-obatan. Pengetahuan lokal dalam mengolah sumber daya hayati itu perlu diakui, dan masyarakat pemiliknya harus ikut menerima manfaat ekonomi.
"Orang memanfaatkan tengkawang jadi skincare, jadi obat, itu pengetahuan lokal. Harus kembali ke masyarakat," ujarnya.
Bagi pelaku usaha, sinyal dari KLH membuka peluang baru di sektor pembiayaan hijau. Namun kepastian payung hukum biodiversity credit dan mekanisme bagi hasilnya masih menunggu rampungnya kerja satuan tugas yang dibentuk KLH.
