SEMARANG — Anggota Komite III DPD RI, Muhdi, memastikan pengalihan status itu sudah masuk tahap persiapan pembiayaan di tingkat pusat. Komite III DPD RI sebelumnya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran pengalihan tersedia.
Muhdi menyebut pemerintah telah menerbitkan keputusan terkait pengalihan status PPPK paruh waktu, khususnya bagi tenaga guru. Guru yang sudah menerima keputusan dari pemerintah otomatis masuk program tersebut.
"Jadi PPPK paruh waktu guru yang sudah dapat keputusan dari pemerintah akan dialihkan ke penuh waktu, tanpa melalui tes. Kita akan mulai 2027," kata Muhdi.
Gaji dan Tunjangan Beralih ke APBN
Perubahan status itu berdampak pada sumber pembiayaan. Setelah berstatus PPPK penuh waktu, gaji dan tunjangan guru menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Muhdi menilai skema itu sejalan dengan upaya mengurangi beban fiskal daerah di tengah efisiensi dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah tidak lagi menanggung komponen gaji kelompok guru tersebut.
"Dan ini juga bagian dari perjuangan kita agar beban daerah juga terkurangi. Karena dengan efisiensi, dengan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) itu, nanti kalau paruh waktu berubah jadi PPPK penuh waktu kan otomatis beban gaji menjadi APBN," jelasnya.
Kemenkeu Dipastikan Siap Biayai Pengalihan
Untuk memastikan kesiapan pembiayaan di tingkat pusat, Komite III DPD RI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Muhdi memastikan tidak ada persoalan terkait persiapan anggaran untuk membiayai pengalihan status tersebut.
"Kami kemarin rapat dengan Kementerian Keuangan di sini, itu sudah oke ya. Untuk persiapan itu sudah enggak ada masalah," tegas mantan Rektor UPGRIS tersebut.
PPPK Teknis dan Guru Penuh Waktu Masih Diperjuangkan
Kebijakan pengalihan tanpa tes pada 2027 saat ini diprioritaskan bagi tenaga kependidikan. Muhdi menyatakan perjuangan belum berhenti karena DPD RI juga mendorong agar tenaga PPPK paruh waktu dari sektor teknis mendapat kepastian status serupa dari pemerintah pusat.
Perhatian juga diarahkan kepada guru PPPK penuh waktu yang masih berharap beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Muhdi mendorong agar proses seleksi PNS bagi guru yang telah lama mengabdi tidak terkendala ketentuan batas usia.
Menurutnya, banyak guru honorer yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun sebelum akhirnya diangkat menjadi PPPK. "Sedangkan yang penuh waktu untuk menjadi PNS, ini yang masih kita diskusikan agar jangan sampai dibatasi oleh usia," pungkas Muhdi.
