SEMARANG — Rapat pembahasan program gentengisasi yang digelar Pemprov Jateng menyoroti kesiapan industri kecil dan menengah (IKM) genteng tanah liat. Sebanyak 21 unit usaha teridentifikasi tersebar di Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang. Data itu dihimpun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III.
Kebutuhan awal 1,1 juta keping dinilai tidak harus dipenuhi sekaligus. Salah satu opsi yang muncul dalam rapat adalah memenuhi sekitar 600 ribu keping lebih dulu, lalu sisanya menyesuaikan kapasitas produksi IKM.
Mengapa Permintaan Serentak Jadi Kendala Utama?
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmy menyebut lonjakan permintaan dalam waktu bersamaan berpotensi melampaui kemampuan produksi perajin. Program pemerintah berjalan serentak, sementara kapasitas tiap IKM terbatas.
"Cuma yang menjadi kendala ini kan karena permintaan itu dalam waktu yang sama. Program pemerintah itu bersamaan," ujar July seusai rapat.
Meski begitu, July melihat kebutuhan genteng dari berbagai program perumahan sebagai peluang memperluas perputaran ekonomi lokal. Dampaknya tidak berhenti di produsen genteng.
"Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, kemudian toko-tokonya, semua bergerak," katanya.
Pengujian Mutu dan Sertifikasi SNI Butuh Rp241,08 Juta
Pemprov Jateng menyiapkan penguatan kapasitas industri genteng lokal lewat pengujian mutu, pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kebutuhan pengujian mutu diperkirakan Rp20,58 juta, sedangkan sertifikasi SNI sekitar Rp220,5 juta.
Total pembiayaan kedua pos itu mencapai Rp241,08 juta. Bank Jateng telah menyatakan dukungan terhadap pembiayaan program tersebut.
Standardisasi menjadi kunci agar IKM genteng tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan proyek pemerintah. Sertifikasi juga membuka jalan masuk ke pasar perumahan yang lebih luas.
Pasar Genteng dari Proyek Pemerintah Capai 4,7 Juta Keping
Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap. Sementara kebutuhan genteng untuk Program Bedah Rumah 2026 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.
Angka itu menunjukkan proyek pemerintah saja sudah menjadi pasar besar bagi produsen genteng lokal. Jika diperluas ke perumahan swasta, ruang pertumbuhan IKM semakin terbuka.
Luthfi meminta peluang keterlibatan sektor swasta, khususnya pengembang perumahan, ikut dikaji. Program gentengisasi sendiri merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
"Langkah ini dapat memperluas pasar genteng produksi Jawa Tengah, sekaligus mendorong penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan," kata Luthfi.
Disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menyatakan program gentengisasi akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah. Pada tahap awal, penggunaan genteng lokal diarahkan untuk proyek bedah rumah pemerintah.
"Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah," kata Boedyo.
Setelah tahap awal berjalan, Pemprov Jateng berencana mendorong keterlibatan pengembang perumahan. Boedyo menyebut pihaknya akan mencoba mendorong developer memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka.
