SLAWI — Pemkab Tegal mengunci strategi fiskal baru dengan meluncurkan program pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Inovasi yang diberi nama TULUS NGOPENI ini diharapkan menjadi motor penggerak utama pembiayaan program jaminan kesehatan, pendidikan gratis, hingga perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman memimpin langsung peluncuran program yang dibarengi dengan Kick Off Bulan Panutan Pajak Daerah Tahun 2026 tersebut. Ia menegaskan bahwa hampir 40 persen komponen PAD Kabupaten Tegal ditopang oleh pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Skema Opsen Langsung Ubah Pola Bagi Hasil
Perubahan regulasi menjadi faktor kunci di balik peluncuran program ini. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi menerangkan bahwa sistem bagi hasil kini resmi bergeser menggunakan skema opsen langsung.
Konsekuensinya, volume pendapatan kas Kabupaten Tegal kini dipengaruhi secara linier oleh tingkat kepatuhan warga dalam membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran bayar pajak masyarakat, semakin besar pula dana yang masuk ke kas daerah untuk pembangunan.
152 Ribu Kendaraan Masih Menunggak
Catatan dari Kanwil Utama Jawa Tengah PT Jasa Raharja (Persero) melalui Triadi membongkar fakta mengejutkan. Masih terdapat sekitar 152 ribu unit kendaraan di Tegal yang berstatus menunggak kewajiban pajak.
Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajaran pemerintah desa. Pemkab Tegal menyiagakan bonus penghargaan dana insentif khusus bagi desa yang berhasil mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak hingga 100 persen.
Loket Siber Samsat Budiman Sampai Tingkat RT
Guna mempermudah akses pembayaran warga tanpa calo, seluruh camat dan lurah diperintahkan memperluas pemanfaatan loket siber Samsat Budiman hingga ke tingkat rukun tetangga. Langkah jemput bola ini sekaligus memotong rantai birokrasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Ischak membeberkan fakta ekonomi bahwa kehadiran TULUS NGOPENI bertindak sebagai pilar utama penopang pembiayaan program prioritas daerah. Pemerintah daerah mengunci janji bahwa setiap rupiah uang pajak yang disetorkan masyarakat akan dikembalikan secara utuh dalam bentuk fasilitas publik yang inklusif.
Operasi Simpatik di Jalan Raya
Ekosistem kemitraan keuangan ini tidak hanya mengandalkan pendekatan digital. Tim gabungan Bapenda dan Satlantas akan menggelar operasi simpatik di jalan raya sebagai langkah edukasi persuasif hulu-hilir.
Terobosan regulasi pajak daerah ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan birokrasi yang berempati pada kondisi ekonomi rakyat pasca-pandemi. Namun di saat yang sama, pemerintah tetap tegas dalam menegakkan aturan negara.
Dengan bergulirnya program Bulan Panutan Pajak 2026, akumulasi ratusan ribu tunggakan kendaraan bermotor di Slawi diharapkan dapat ditekan secara signifikan hingga ambang batas akhir Desember mendatang. Pemerintah daerah optimis kemandirian fiskal akan terbentuk secara matang jika transparansi dan akuntabilitas terus dijaga.
