BATANG — Setelah vakum setahun, warga Kabupaten Batang yang rumahnya tak layak huni kembali bernapas lega. Pemerintah pusat memastikan alokasi 1.000 unit program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk daerah tersebut pada tahun ini. Kepastian itu disampaikan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di sela kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Perumahan Puri Delta City Side, Desa Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, Kamis (30/7/2025).
Lonjakan Alokasi: Dari Nol Menjadi Seribu
Menurut Maruarar, peningkatan kuota ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai Kabupaten Batang memiliki kebutuhan mendesak dan kesiapan pemerintah daerah yang memadai untuk menjalankan program.
“Tahun lalu di Batang belum mendapatkan alokasi. Tahun ini kami tingkatkan menjadi 1.000 unit setelah melihat kebutuhan di lapangan dan kesiapan pemerintah daerah,” kata Maruarar dalam sambutannya.
Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Brebes. Pada 2025, Brebes hanya mendapat jatah 20 unit. Namun, untuk tahun 2026, alokasinya melonjak menjadi 1.500 unit. Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai memetakan ulang daerah-daerah prioritas berdasarkan data kebutuhan rill di lapangan.
Program BSPS: Bukan Sekadar Renovasi, Tapi Stimulan
Program BSPS merupakan skema bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumahnya sendiri. Bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan atau dana tunai yang penggunaannya diawasi oleh fasilitator lapangan. Tujuannya jelas: mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah.
“Pemerintah meningkatkan jumlah bantuan BSPS di sejumlah daerah berdasarkan kebutuhan dan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program,” tegas Maruarar.
Jawa Tengah Juara Penyaluran KUR Perumahan
Di luar program bedah rumah, Menteri PKP juga menyoroti capaian Provinsi Jawa Tengah yang menjadi daerah dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tertinggi di Indonesia. Capaian ini dinilai sebagai hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha.
“Kami mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan, yang telah membantu memperluas akses pembiayaan sektor perumahan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat,” ungkapnya.
Maruarar pun mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mendukung program prioritas di bidang perumahan. Mulai dari pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses.
Respons Bupati Batang: “Sangat Berarti”
Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyambut baik keputusan ini. Ia mengaku bersyukur karena perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan di wilayahnya mulai terlihat hasilnya.
“Terima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, atas alokasi 1.000 unit Program BSPS untuk Kabupaten Batang pada tahun ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Faiz.
Dengan tambahan kuota ini, Pemkab Batang diharapkan segera menyiapkan data calon penerima dan mekanisme verifikasi agar bantuan tepat sasaran. Program BSPS sendiri mensyaratkan partisipasi aktif dari penerima manfaat, seperti menyediakan tenaga kerja atau sebagian material secara swadaya.
