PEMALANG — Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro berlangsung di dua kota sekaligus. Di Jakarta, Anom dicokok usai mengikuti audiensi terkait Kawasan Industri Pangan Halal di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Di Pemalang, penyidik menyegel sejumlah lokasi dan menjemput istri bupati dari pendopo.
Kronologi OTT: Dari Audiensi di Jakarta ke Penjemputan Paksa di Pemalang
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut melalui pesan singkat, Rabu (29/7). "Benar (OTT Bupati Pemalang)," ujarnya. Namun, ia belum merinci perkara dugaan korupsi yang menjerat Anom maupun barang bukti yang disita.
Selaras dengan operasi di Jakarta, pada Rabu dini hari pukul 01.41 WIB, tim KPK mendatangi Pendopo Kabupaten Pemalang. Mereka menjemput paksa NFM, istri bupati, untuk diperiksa lebih lanjut.
Dua Rumah dan Kantor Dinas Disita, Satu Dikaitkan dengan Kerabat Bupati
Sehari sebelumnya, KPK telah menyegel sejumlah aset di Kabupaten Pemalang. Dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Mulyoharjo, dipasangi stiker segel. Rumah di Blok B diketahui merupakan kediaman pria berinisial O yang disebut-sebut sebagai kontraktor dan kerabat dekat Anom Widiyantoro. Satu rumah lainnya di Blok C juga turut disegel.
Tak hanya rumah pribadi, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang juga tak luput. Pintu ruang kepala dinas di kompleks kantor DPUPR kini tertutup rapat dengan segel KPK. Akses menuju ruangan itu pun ditutup total.
KPK Punya Waktu 24 Jam untuk Umumkan Status Tersangka
Penyegelan di DPUPR diduga kuat terkait dengan perkara yang sama yang menjerat bupati. KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Anom, istrinya, dan pihak lain yang diamankan.
Publik Pemalang kini menanti pengumuman resmi KPK. Operasi ini menjadi yang pertama kali menyerang kepala daerah di Jawa Tengah pada tahun 2026.
