BATANG — Komisi IV DPRD Kabupaten Batang meminta pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP. Pasalnya, sejumlah penjahit di Kecamatan Batang, Subah, Banyuputih, Bawang, hingga Bandar mengaku belum mendapat kesempatan terlibat dalam pengadaan tahun ini.
Ketua Komisi IV DPRD Batang, Tofani Dwi Arieyanto, menegaskan bahwa program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu harus berjalan sesuai arahan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan. Arahan tersebut mewajibkan sekolah melibatkan pelaku usaha lokal melalui pengukuran langsung kepada siswa.
“Jangan sampai pengusaha besar yang menikmati program ini, sementara penjahit kecil dan UMKM hanya menjadi penonton,” ujar Tofani di Gedung DPRD Batang, Kamis (9/7/2026).
Menurut Tofani, program seragam gratis tidak semata-mata membantu kebutuhan siswa. Ia menilai kebijakan ini juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan tepat.
“Seluruh pelaku UMKM perlu memperoleh kesempatan yang sama agar manfaat program tidak hanya dirasakan peserta didik. Program ini juga harus mampu menggerakkan perekonomian daerah,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan penjahit lokal dan konveksi kecil bisa membuka peluang tambahan pendapatan bagi warga yang memiliki keterampilan menjahit di sekitar sekolah.
Sebelumnya, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan bahwa program seragam gratis dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Dalam pelaksanaannya, sekolah didorong untuk melibatkan penjahit di lingkungan sekitar melalui proses pengukuran langsung kepada siswa.
Langkah ini dinilai penting agar seragam yang dihasilkan sesuai ukuran sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, sejumlah penjahit di lima kecamatan mengaku belum merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
“Mereka berharap pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program agar semangat pemberdayaan UMKM benar-benar terwujud,” kata Tofani.
DPRD Batang berkomitmen mengawal proses pengadaan seragam gratis tahun depan agar tidak lagi didominasi oleh pelaku usaha besar. Komisi IV akan meminta data rinci keterlibatan UMKM lokal dalam setiap paket pengadaan di masing-masing sekolah.